Memperingati 27 tahun reformasi, Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK) menggelar acara diskusi dengan tema “27 Tahun Reformasi: Berderap Ke Mana Supremasi Sipil Hari ini?” Jumat (30/5) di Gerak Gerik Coffe, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat umum, baik itu dari komunitas atau Non Governmental Organization (NGO).
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Fadhil Fathan bersama Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Mario Mere, dan Wahid Juliano juga hadir dalam diskusi ini sebagai narasumber, dengan membahas dua poin penting, yaitu nilai dan ketertiban berjalannya reformasi.
Dalam diskusi, dibahas bahwa berjalannya 27 tahun reformasi bukannya menunjukkan kemajuan, kemunduran justru mendominasi. Bahkan, beberapa tahun terakhir kasus-kasus pembungkaman kritik publik meningkat. Kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah pun seperti UU ITE mulai memperlihatkan kecenderungan pemerintah yang membatasi ruang demokrasi dan menekan oposisi terhadap masyarakat sipil. Ditambah dengan diresmikannya UU TNI dan maraknya keterlibatan militer di jabatan sipil menunjukkan kondisi supremasi sipil yang makin melemah.
Koordinator KOMPAK, Muhammad Ainul Yaqin, juga berpendapat bahwasanya reformasi terus mengalami kemunduran. Yaqin juga menambahkan, supremasi sipil yang berarti mengutamakan kepentingan masyarakat sipil, hanya terjadi secara prosedural saja, memang terjadi namun tidak berarti.
“Kalau kita lihat partai politik, kita kan selalu bikin jargon sejahtera dan lain sebagainya, perubahan dan lain sebagainya, tapi faktanya apa? Itu tidak dijalankan gitu,” ujarnya.
Dalam wawancara bersama tim DNK TV, Fatih, sebagai peserta diskusi menilai tema dalam diskusi ini sangat mendesak. Begitupun dengan tema tersebut, membuat Fatih tertarik untuk mengikuti diskusi tersebut, karena menurutnya diskusi ini menjadi wadah untuk mengupas habis bagaimana negara dalam membuat kebijakan bagi para mahasiswa yang mulai peduli dengan kondisi negaranya.
Fatih dan Yaqin berharap setelahnya diskusi ini tidak berhenti pada teori, tapi lanjut bergerak dengan aksi yang nyata dan bermakna. Dalam menjaga supremasi sipil, pemuda, baik itu mahasiswa atau siapapun yang memiliki pengetahuan dan jiwa intelektual adalah aktor utamanya.
“Karena ya memang supremasi sipil itu milik bersama gitu loh. Tapi tanggung jawab kita sebagai intelektual, tanggung jawab kita sebagai orang yang punya ilmu itu lebih besar. Bayangkan kita sudah belajar nih soal demokrasi, soal partai politik, soal apa. Tapi kita tidak menyampaikan itu kepada khalayak, dosa nggak kita? Gerak kita itu akan lebih berarti. Karena setelah kita mengkaji dan mempelajari, oh ini loh permasalahannya, nah dari situ kita belajar untuk melangkah ke hal yang lebih baik,” jelas Yaqin.
Reporter; Maula Hanifa
Juru Kamera; Ngaaqil Hafidz Fadloil Ali, Shofi Hanani
Koordinator Liputan; Zaskia Nizwa Hairunisa
Redaktur; Erlina Ayu Lestari, Wulan Ramadhina
Leave a Reply