Koalisi Danantara Monitor Desak Keterbukaan Informasi Pengelolaan Danantara
Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi publik ke BPK RI dan manajemen Danantara terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan Danantara Tahun 2025, Rabu (3/6).
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Danantara terkait laporan keuangan serta laporan kinerja lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan karena hingga saat ini belum terdapat publikasi laporan keuangan tahun 2025 maupun laporan kinerja tahunan Danantara.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa transparansi laporan keuangan dan kinerja Danantara merupakan prasyarat mutlak meningkatnya kepercayaan publik sekaligus investor.
“Rupiah yang melemah, IHSG yang menurun salah satunya refleksi terhadap persoalan tata kelola Danantara. Investor yang ingin masuk ke energi terbarukan dan bekerjasama dengan Danantara tentu timbul pertanyaan soal aspek transparansi keuangan. Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama 1 tahun terakhir,” kata Bhima dalam keterangan persnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, menyebut transparansi menjadi hal penting mengingat Danantara memiliki kewenangan besar dalam mengelola aset BUMN. Menurutnya, publik berhak mengetahui informasi tersebut sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan dana publik.
“Ini penting karena publik perlu tahu agar bisa melakukan bagian dari pengawasan publik dan kita ketahui dengan kewenangan yang sangat luas, aset yang dikelola sangat besar tanpa transparansi dan akuntabilitas maka celah korupsi sangat mungkin terjadi. Jadi dengan situasi ekonomi kita sekarang dimana tadi sudah disampaikan juga nilai rupiah kita semakin melemah bahkan sudah menyentuh angka 17.900 kemudian IHSG yang juga semakin turun sampai dengan permintaan informasi ini dilakukan, maka itu bisa kita lihat ada korelasi juga terhadap iklim usaha,” ujar Seira.
Melalui permohonan informasi ini, koalisi meminta laporan kinerja tahunan 2025, laporan keuangan 2025, serta laporan keuangan triwulan pertama 2026 kepada Danantara. Sementara kepada BPK, koalisi meminta laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Danantara tahun 2025.
Koalisi menilai keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik dan investor. Mereka kini menunggu tanggapan dari BPK dan Danantara sesuai mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Reporter: Trie Agusthin Ferdina
Juru Kamera: Luna Nur Sakilah
Koordinator Liputan: Intan Nuraeni
Redaktur: Aisyah Salsabila, Zaskia Nizwa, dan Raihan Al Fathir
Leave a Reply